BONESATU.COM, Bone – Rencana Pemkab Bone menerima tawaran pinjaman tanpa bunga dari pemerintah pusat rupanya akan diprioritaskan di sektor jalan dan jembatan.
Hal itu dikatakan Sekda Bone, Andi Islamuddin dengan alasan, kebijakan pengalokasian pinjaman pada bidang infrastruktur di sektor jalan dan jembatan, merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19.
Baca juga : Video Ibu-ibu Party di Hotel Novena Viral, Dinilai Langgar Protocol Kesehatan
“Pemulihan ekonomi merupakan skala prioritas nasional, dan salah satu kegiatan yang bisa menunjang adalah pembangunan infrastruktur, yaitu jalan dan jembatan,” kata Andi Islamuddin di ruang kerjanya, Selasa (20/10/20).
Menanggapi efektifitas dari kebijakan pinjaman tersebut, mengingat usia jalan selama ini rata – rata hanya bertahan 2 sampai 3 tahun, mantan Kepala Inspektorat Bone ini justru mengakui bahwa kelemahan terjadi pada pengawasan.
“Saya sudah bicara dengan pihak PU (Dinas PUPR) katanya secara tekhnis usia jalan bisa bertahan sampai 5 tahun atau bahkan 10 tahun, tapi selama ini yang jadi masalah adalah lemahnya pengawasan, karena mungkin saja pelaksanaannya tidak sesuai tekhnis,” ungkapnya.
Rencana pinjaman yang diusulkan sebesar Rp 500 Miliar tersebut memiliki jangka waktu angsuran selama 8 tahun ke depan, atau jika dikalkulasikan, beban angsuran yang bakal dibayar Pemkab Bone sebesar Rp 62 Miliar lebih setiap tahun.
Andi Islamuddin kembali menanggapi kalau hal itu tidak masalah, karena menurutnya, usulan pinjaman akan diverifikasi oleh Pemerintah Pusat sesuai yang dipersyaratkan dalam mekanisme, dan secara otomatis sudah diperhitungkan kelayakan atau kemampuan keuangan daerah.
“Untuk mendapatkan pinjaman tentu ada syarat yang harus kita penuhi, dan sampai saat ini sudah 3 kali direvisi usulan sesuai yang diminta, dan sudah kita penuhi semua,” ujarnya.
Hanya saja yang jadi masalah lanjutnya, pinjaman tersebut akan terintegrasi dalam kegiatan anggaran tahun 2020 yang kini hanya tersisa 2 bulan lebih, sehingga dikhawatirkan tidak mampu diselesaikan.
Baca juga : Dinilai Tidak Beretika, Orang Tua Murid Ingin Kepsek SDIT AFJ Bajoe Dicopot
“Ini masalahnya, karena waktu yang tersisa hanya 2 bulan, apakah kita mampu selesaikan atau tidak,” sebutnya.
Sekedar diketahui bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19, pihak Pemerintah Pusat menawarkan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
Pinjaman tanpa bunga ini bersumber dari PT. Sarana Multy Infrastruktur (SMI), salah satu BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan RI. (Budiman)
