BONESATU.COM – Bapenda Bone tengah menjalin komunikasi intensif dengan pihak pelaksana proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Komunikasi ini dilakukan dalam upaya mengejar pendapatan dari Pajak Material atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB) yang digunakan dalam proyek tersebut.
Seperti diungkap Kepala Bapenda Bone, Angkasa bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kontraktor pelaksana proyek SR tersebut terkait mekanisme penarikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB) yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
” Kita sudah sampaikan agar material yang digunakan seperti, tanah timbunan, pasir dan batu akan ditarik pajaknya oleh daerah, “tegasnya, Senin (8/6/26).
Terkait mekanisme penarikan pajaknya menurut Angkasa, akan dilakukan perhitungan sesuai banyaknya material yang tercatat dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) proyek berdasarkan standar harga yang berlaku.
” Kontraktornya akan menyampaikan RAB dan kita sudah sepakat bahwa kontraktor tidak akan membayar suplayer material jika pajaknya belum terbayarkan, “terangnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Bapenda Bone telah menaikkan target Penerimaan disektor PMBLB dari Rp.9 M menjadi Rp. 21 M dalam APBD Tahun 2026.
Kebijakan menaikkan target pendapatan tersebut dengan harapan akan menggenjot realisasi yang bersumber dari sejumlah proyek fisik dari Pemerintah Pusat diantaranya, proyek Pembangunan SR dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Alasan ini cukup rasional mengingat proyek tersebut menggunakan material tambang lokal dengan volume yang sangat besar.
Proyek Pembangunan SR yang berlokasi di Lingkungan Maccedde, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur tersebut menelan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 256 M.
Sementara Proyek Pembangunan KDMP menggunakan anggaran fisik sebesar Rp. 1,6 M untuk setiap unit dan tersebar di 328 Desa dan 44 Kelurahan.
Laporan : Budiman
