BONESATU.COM – Rendahnya serapan belanja dilingkup Pemkab Bone justru menyasar pada program – program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Seperti diungkap Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Sekda Bone, Syahruli Asmar bahwa, sampai saat ini jumlah program yang terproses di UKBPJ hanya 30 Persen.
Program tersebut terdiri dari Program Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa yang akan diserahkan ke Masyarakat.
Penyebab lambatnya pelaksanaan program tersebut terlihat dari OPD yang tidak menyetor dokumen pengadaannya untuk diproses di UKBPJ.
” Itu tergantung dari OPD masing-masing, kita di sini kan hanya memproses kalau ada yang diajukan “, terangnya, Senin (29/9/25).
Hal senada diungkap Kabid Perbendaharaan BKAD Bone, Firman bahwa pihaknya sudah banyak menerima persetujuan ketersediaan anggaran dari TAPD dan sudah disampaikan ke masing – masing OPD pelaksana, namun tetap saja lambat.
” Ada beberapa OPD yang termasuk besar, seperti Dinas Pertanian, Perkimtan, Disdik dan PU, tapi mereka semua lambat “, ucapnya.
Lambatnya kinerja pelaksanaan program kegiatan ini juga dipicu oleh masih banyaknya OPD yang dipimpin Pelaksana Tugas (PLT), dimana mereka cenderung takut melaksanakan program karena menganggap sewaktu – waktu bisa dipindahkan atau dihentikan.
” Bayangkan kalau program sudah dikontrak lalu dia dipindahkan, itu yang mereka takuti “, ungkap salah satu sumber yang identitasnya dirahasiakan.
Selain itu, ketidak seriusan sejumlah PLT menurutnya disebabkan oleh kurangnya rasa memiliki tanggungjawab terhadap OPD yang mereka pimpin.
” Karena tidak merasa bertanggungjawab penuh, bisa saja ada yang berfikir, buat apa kerja keras kalau pada akhirnya bukan dia yang pimpin “,ucapnya.
Sekedar diketahui, sejumlah jabatan strategis di tingkat eselon II di Bone masih dijabat PLT, diantaranya PLT Sekda, PLT Kepala Bappeda, BKAD, Sekwan dan Inspektorat Daerah. Begitu juga yang terjadi pada sejumlah pejabat eselon III dan IV.
Laporan : Budiman
