BONESATU.COM, Bone – Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Bone dihujani berbagai kritikan soal kinerja Pemerintah Daerah, Senin (30/1/23).
Ironisnya, dalam forum yang digelar di Hotel Novena tersebut hujan kritik justru dilontarkan Wakil Bupati (Wabup) Bone, Ambo Dalle saat memberi sambutan sekaligus membuka acara tersebut.
Mengawali kritiknya, pentolan Partai Golkar ini langsung menyasar pada seringnya muncul kegiatan – kegiatan yang tidak sinkron dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat sehingga mengacaukan target – target kinerja yang telah disusun sebelumnya.
“Penyusunan RKPD ini harus diperhatikan, karena ini menjadi acuan dalam membuat kegiatan yang akan dilakukan tahun depan, jangan lagi ada penumpang gelap, tiba – tiba muncul tidak ada induknya,” tegasnya.
Terkait status Universal Healt Coverage (UHC) atau kesehatan paripurna secara gratis yang telah dicanangkan Pemkab Bone pada tahun 2023, Ambo Dalle kembali bertegas agar status ini dilanjutkan dalam RKPD 2024.
“Harus tetap diprogramkan, karena alangkah tidak baiknya, masyarakat sudah merasakan kesehatan gratis yang mudah lalu dihentikan,” ujarnya.
Bukan hanya itu, ketika merinci program prioritas Pemkab Bone untuk Tahun Anggaran (TA) 2024, orang nomor 2 di Kabupaten Bone ini lalu mengkritik Organisasi Pemkab Bone yang dianggapnya terlalu gemuk, sehingga memboroskan anggaran daerah.
Dia memberi contoh beberapa OPD yang seharusnya digabung untuk menyederhanakan organisasi diantaranya, BPBD digabung dengan Damkar, Balitbang digabung dengan Bappeda dan Disdik digabung dengan Disbud dan Dispora.
“Ini terjadi karena Bupati terlalu baik, terlalu banyak pejabat struktural yang mau diangkat, padahal itu membutuhkan anggaran yang besar dan kita lihat hasilnya juga tidak banyak pengaruhnya,” ungkapnya.
Bidang Infrastruktur jalan juga tidak luput dari sorotannya, bahwa penyusunan perencanaan konstruksi jalan tidak memperhitungkan kualitas tapi hanya kuantitas, sehingga rata – rata hasil pekerjaan tidak bisa bertahan lama.
“Normatifnya itu konstruksi dijamin 5 sampai 10 tahun, tapi faktanya 2 tahun sudah rusak, padahal setiap Musrenbang selalu saya tekankan, jangan diusulkan aspal kalau dasarnya labil, harus betonisasi, memang anggarannya besar, tapi yang mana kita suka, panjang atau tahan lama,” tegasnya.
Kritik keras kembali dilontarkan Ambo Dalle terkait Kawasan Industri Bone (KIBO) yang sampai saat ini tidak terprogres. Padahal menurutnya, areal KIBO seluas 45 Hektar yang terletak di Lingkungan Dare’e, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur tersebut sudah terplot dalam Perda Detail Tata Ruang sejak tahun 2013 lalu.
“Tidak ada konsistensi terhadap aturan yang sudah dibuat. Mestinya sudah ada progres pembebasan lahan. Saya betul – betul marah soal ini, masa kita mau atur – atur miliknya orang,” ketusnya.
Terkait air bersih, mantan Ketua DPRD Bone 2 periode ini ternyata menyoroti PDAM yang dinilainya tidak kreatif menggali potensi – potensi sumber air, sehingga selama bertahun – tahun tidak ada pengembangan mengikuti perkembangan kota.
“Harusnya PDAM siapkan tower penampungan, terutama di lokasi perumahan dan buat sumur dalam, karena sumber air saat ini tidak cukup, tapi PDAM tidak kreatif, itu – itu saja,” ujarnya.
Meski begitu, Wabup 2 periode yang masa jabatannya tidak lama lagi berakhir ini menyadari bahwa, kritik yang dia lontarkan sebenarnya juga mengarah pada dirinya sendiri yang tak lain bagian dari pemerintahan. Namun menurutnya, fakta ini harus diungkap agar menjadi perhatian pada pemerintahan berikutnya dalam menyelesaikan persoalan daerah.
“Semua harus dibuka, agar masyarakat tahu. Seperti yang selalu saya sampaikan, kalau saya jelek, janganmi pilih saya lagi, cari yang lebih baik, karena kita harus terima konsekuensi seperti itu,” pungkasnya.
Sementara Kepala Bappeda Bone, Ade Fariq Ashar mengungkap bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan selain dibutuhkan rasionalisasi dan konsistensi yang kuat, juga dibutuhkan komitmen dari setiap stekholder, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpan dari perencanaan.
“Komitmen dalam perencanaan ada pada perjanjian kinerja yang telah disanggupi oleh setiap OPD, anggaran belanja yang dikeluarkan harus selaras dengan pencapaian kinerja, kalau perlu melebihi dari besarnya belanja, bukan malah sebaliknya,” ucapnya.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD ini dimotori oleh Bappeda Bone merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan program Pemkab Bone untuk TA 2024.
Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, selain Kepala Bappeda Bone sendiri, juga hadir Kabid Anggaran BKAD, Andi Iqbal Walinono, Ketua Komisi 2 DPRD Bone, Andi Idris Rahman dan Kepala BPS Bone, Yunus. Untuk peserta diikuti seluruh OPD dan perwakilannya.
Laporan : Budiman
