Hal ini ditegaskan Fahsar berdasarkan adanya kebijakan Pemkab Bone untuk memenuhi integrasi kepesertaan BPJS sebesar 95 persen sesuai yang dipersyaratkan untuk Universal Health Coverage (UHC).
” Yang penting seluruh warga Bone akan mendapat jaminan kesehatan. Kalau ada yang sakit, langsung dilayani, “ungkap Fahsar, Senin (19/12/22).
Menanggapi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 115 M dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk UHC, Fahsar mengakui jumlah itu belum final karena menurutnya saat ini masih dilakukan verifikasi data Kepesertaan BPJS Kesehatan.
” Datanya masih diverifikasi, hasilnya nanti yang menentukan, apakah anggarannya butuh tambahan atau sebaliknya dikurangi, yang jelas kita sudah putuskan harus UHC, “tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Bone, Andi Mappangara mengakui, hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi rujukan untuk kepesertaan BPJS Bantuan Pemerintah akan dikontrol secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS – NG).
” Aplikasi ini akan terkoneksi sampai ditingkat desa. Jadi setiap ada perubahan data kependudukan akan dikontrol melalui sistem, “jelasnya.
Laporan : Budiman
