BONESATU.COM, Bone – Usulan pinjaman sebesar Rp500 Miliar oleh Pemkab Bone ke Pemerintah Pusat sampai saat ini belum terealisasi, meski pinjaman ini telah dimasukkan dalam penganggaran APBD Tahun 2021.
Bahkan usulan pinjaman yang bertujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 ini sudah diajukan Pemkab Bone ke PT Sarana Multy Infrastruktur (SMI) sejak tahun 2020 lalu. PT SMI adalah salah satu BUMN di bawah Kemenkeu RI.
Baca juga : BKAD Bone : Perubahan Struktur Organisasi OPD Tidak Boleh Pengaruhi Agenda APBD 2021
“Tiap hari kita bicara (Pusat), masih berproses, apalagi rata – rata daerah mengajukan usulan yang sama, jadi tentu harus menunggu giiliran. Tidak ada kendala soal tekhnis,” kata Askar Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Bone, Jum’at (5/2/21).
Askar mengakui kalau verifikasi dari usulan pinjaman tersebut memang sangat diperketat oleh Pemerintah Pusat, mengingat peruntukan dari pinjaman ini berisi program pengerjaan infrastruktur jalan yang berkaitan langsung dengan upaya pemulihan ekonomi daerah akibat Pandemi Covid-19.
“Selain secara makro, outcome yang akan dicapai akan memberi kontribusi bagi akses ekonomi daerah, juga secara mikro pinjaman ini bertujuan membantu perekonomian masyarakat yang terdampak,” jelasnya.
Askar lalu merinci bahwa, secara makro pinjaman PEN ini diperuntukkan pada jalan kabupaten yang menghubungkan antar jalan provinsi dengan jalan nasional. Tujuannya agar nantinya mampu memberi akses ekonomi wilayah setempat secara berkesinambungan.
Sementara secara mikro kata dia, dalam pelaksanaan kegiatannya nanti akan memperioritaskan pemanfaatan potensi wilayah setempat, baik dari tenaga kerja lokal maupun material yang ada dalam wilayah itu.
“Jadi semua dokumen usulan itu diperiksa, apakah program yang diajukan untuk pinjaman itu sudah sesuai dengan kriteria – kriteria yang dipersyaratkan, semuanya diteliti secara detail oleh pusat,” terangnya.
Adapun dokumen program yang diajukan dalam usulan tersebut lanjutnya, disusun dalam format Kerangka Acuan Kerja (KAK), dimana di dalamnya termuat 146 Kilometer ruas jalan yang akan diperbaiki, baik dalam bentuk konstruksi betonisasi maupun pengaspalan.
“Campuran, ada yang kita rencanakan betonisasi, ada juga pengaspalan, tergantung dari kondisi lapangan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Bappeda Bone, Ade Fariq Ashar yang dikonfirmasi mengakui, jika pinjaman PEN ini terealisasi, maka secara otomatis akan memberi konstribusi yang besar terhadap peningkatan kinerja Dinas BMCKTR Bone, sesuai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Baca juga : Proses Lelang Selesai, Dinas PUPR Bone Jadi OPD Pertama Selesaikan Administrasi DAK 2021
“Mendongkrak nilai IKU dan IKK khusus capaian terget jalan kondisi mantap. Kalau diterima semua usulannya,” kata Ade melalui pesan seluler, Jum’at (5/2/21).
Sekedar diketahui, anggaran perbaikan jalan yang dialokasikan Pemkab Bone ke Dinas BMCKTR untuk tahun anggaran 2021 selain dari Pinjaman PEN, hanya sebesar Rp24 Milyar. Anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hal ini berarti, jika pinjaman PEN tersebut tidak terealisasi, maka tahun ini Pemkab Bone hanya mampu mengerjakan perbaikan jalan kurang lebih 10 Kilometer dari ratusan kilometer ruas jalan dalam kondisi rusak saat ini. (Budiman)
