BONESATU.COM, Bone – Buruknya pengerjaan proyek pelebaran jalan Pesantren Ujung, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe seperti diberitakan sebelumnya seolah mewakili lemahnya pengawasan dalam setiap pelaksanaan proyek di Kabupaten Bone.
Seperti diungkap salah satu mantan anggota DPRD Bone periode 2013 – 2018 yang juga pernah bergelut pada profesi konsultan, Rudianto Amunir, bahwa lemahnya pengawasan pada pelaksanaan proyek dipicu oleh ulah spekulasi para instansi selaku pemilik pekerjaan.
Baca juga : Vaksinasi Massal Covid-19 Bone Didukung BTT
Para konsultan, baik konsultan perencana maupun konsultan pengawas kata dia, terkadang jasanya dikebiri, tidak sesuai dengan beban kerjanya, sehingga mereka tidak bisa bekerja maksimal.
“Kita lihat pada konsultan pengawas, dia memiliki tanggung jawab sejak pekerjaan itu direncanakan, dilaksanakan sampai selesai. Saat pelaksanaan, setiap hari harus dilaporkan, kalau jasanya tidak seimbang, apa bisa? Ongkos bolak balik saja berbulan – bulan berapa,” terangnya saat dikonfirmasi belum lama ini, Jum’at (25/12/20).
Sementara ironisnya, dilain sisi banyak juga konsultan yang rela begitu saja diupah rendah dengan alasan yang penting dapat pekerjaan.
“Itulah masalahnya karena konsultan juga ada yang terlalu menjajakan diri, seolah-olah ilmunya tidak bermanfaat. Seandainya mereka ngotot dengan harga pemerintah tentu tidak begitu, jadi pihak pemilik program seolah seenaknya saja tentukan harga, karena alasannya kalau tidak mau, banyak konsultan lain,” terangnya lagi.
Untuk konsultan perencana lanjutnya, karena rendahnya upah, mengakibatkan perencanaan yang mereka buat asal – asalan, sehingga rata-rata desain konstruksi selalu berubah-ubah di tengah pekerjaan yang sementara berjalan.
“Contoh saja jalan setapak, desainnya selalu berubah-ubah. Inikan membuktikan kalau desain itu dibuat asal-asalan. Bagaimana caranya, orang mau survei, pengukuran, beli kertas dan sebagainya, kalau anggarannya sedikit apa bisa,” bebernya.
Apalagi, sambung Rudi, biaya proyek juga dikuras oleh honor tim PHO. Padahal menurutnya tim PHO ini tidak mampu memberi jaminan kualitas pekerjaan, karena orang-orang yang ditunjuk rata-rata bukan dari tekhnis, sehingga pemeriksaannya juga asal-asalan.
“Seharusnya PHO ini dihilangkan saja, lebih baik honornya dialihkan ke konsultan, di provinsi begitu, karena tidak ada juga gunanya, mereka kan bukan orang tekhnis, jadi pemeriksaan apa yang bisa mereka lakukan,” bebernya lagi.
Hal senada diungkap salah satu konsultan regional, Andi Bahtiar Darma, di mana menurutnya tingkat keberhasilan kinerja seorang konsultan ditentukan oleh sikap profesionalisme, kelayakan jasa dan tidak adanya tekanan dari pihak pemerintah selaku pemilik proyek.
“Kalau semua ini berjalan, tinggal dikontrol pekerjaannya, kan konsultan itu juga digaji oleh negara, jadi silahkan dikontrol,” ungkapnya melalui telepon seluler, Sabtu (26/12/20).
Olehnya itu kata dia, konsultan yang profesional tidak boleh melacurkan diri, tapi harus bersikap dan bekerja sesuai koridor pekerjaannya.
Berita terkait : Proyek Jalan Ujung Disinyalir Asal-asalan, Irda Bone Akan Panggil PPTK
“Yang susah kalau mereka melacurkan diri. Tanya, kalau pekerjaan begini jasanya berapa, kalau tidak sesuai, tolak. Tapi yang jadi masalah, ada yang lain terima, ini namanya tidak profesional,” terangnya.
Menyinggung soal keberadaan Tim PHO, konsultan yang pernah mengadu nasib di Bone ini tidak menampik jika tim PHO tersebut hanya mubazir.
“Kalau konsultan bekerja profesional, maka sebenarnya memang pekerjaan PHO tidak perlu, karena pemeriksaanya hanya seremonial sebagai formalitas saja,” pungkasnya. (Budiman)
