Hal itu menjadi sorotan anggota Banggar DPRD Bone dari Partai Gerindra, Fahri Rusli di awal rapat pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 pasca turunnya Plafon dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Senin (20/11/23).
” Bagaimana kita bisa membahas kegiatan 2024 kalau kegiatan tahun ini saja (2023) masih banyak yang belum terlaksana, bahkan ada kegiatan pada OPD yang memang tidak bisa terlaksana, waktu juga mendesak, tersisa 1 bulan “,tuturnya.
Hal senada diungkap anggota Banggar DPRD dari Partai Demokrat, H. Kaharuddin yang menilai lambatnya kinerja Pemkab Bone berdampak buruk terhadap kewibaan DPRD sebagai lembaga pengawasan.
” Terus terang saat ini, martabat DPRD Bone buruk dimata masyarakat, kita dianggap lemah, tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan “,ucapnya.
Ditempat terpisah, Kadisdik Bone, Andi Fajaruddin saat dikonfirmasi mengakui jika kegiatan yang dimaksud secara fisik belum terlaksana karena pihaknya terlebih dahulu harus menyelesaikan perencanaannya.
” Kegiatan inikan anggarannya di perubahan APBD yang baru saja ditetapkan, apalagi fisik, jadi harus dibuatkan terlebih dahulu perencanaan sebelum fisiknya dikerjakan “,tuturnya.
Meski begitu, Fajaruddin bertegas bahwa proyek yang bersumber dari DAU Earmarking sebesar Rp.12 Milyar tersebut akan selesai tepat waktu karena menurutnya item kegiatannya hanya berupa konstruksi sederhana.
” Perencanaannya sudah selesai, dan kita sudah ajukan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) kita upayakan selesai tepat waktu “,pungkasnya.
Laporan : Budiman
