BONESATU.COM – Meski dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 yang baru saja ditetapkan belum mengalokasikan anggaran untuk Universal Health Coverge (UHC), namun peluang untuk direalisasikan tahun depan masih mungkinkan.
Seperti ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Islamuddin bahwa UHC akan terealisasi tahun depan ditengah perjalanan APBD TA 2023.
UHC adalah cakupan kepesertaan BPJS minimal 95 persen dari jumlah penduduk dalam suatu daerah yang telah mendapat jaminan kesehatan secara finansial.
” Saat ini kita masih fokuskan pada program prioritas dan strategis lainnya, tapi tahun depan akan kita upayakan, bisa saja bulan April, ” ungkapnya, Rabu (30/11/22).
Sebenarnya kata dia, jumlah peserta BPJS yang ditanggung pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Bone terbesar dari seluruh Kabupaten di Sulsel, hanya saja jumlah penduduknya yang juga terbesar sehingga secara otomatis membutuhkan anggaran yang besar.
” Bahkan kuota dari pemerintah pusat sebenarnya sudah over target, tapi kemampuan anggaran di daerah memang sangat terbatas jadi di situ dilemanya, tapi tetap kita upayakan karena ini sangat berkaitan dengan pelayanan dasar, “tuturnya.
Dukungan untuk UHC ini juga diungkap Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Bone, dr. Yusuf Tolo yang menurutnya sangat memungkinkan jika melihat kepesertaan BPJS yang sudah terintegrasi saat ini mencapai 85 persen.
” UHC itukan targetnya 95 persen, nah posisi peserta BPJS saat ini sudah 85 persen, 60 persennya diantaranya tanggungan APBD, jadi tinggal ditambah 10 persen “,sebutnya.
Apalagi lanjutnya, untuk memenuhi target 95 persen keanggotaan BPJS tersebut dibutuhkan estimasi anggaran sebesar Rp.150 M. Sementara jika melihat postur plafon anggaran 2023 terdapat rincian Dana Alokasi Umum (DAU) bidang kesehatan sebesar Rp.116 Miliar.
” Kan tinggal ditambah sebesar Rp.30 M lebih, dan kalau sudah UHC artinya seluruh penduduk di Bone mendapat jaminan kesehatan, kalau tidak ada kartunya, tinggal perlihatkan KTP, langsung ditanggung, tidak ada lagi menunggu masa aktif, “terangnya.
Dia juga mengakui sudah membicarakan hal ini ke pihak BPJS untuk menjajaki kemungkinan pelaksanaannya ditahun 2023 dan ditanggapi serius.
” Pihak BPJS memberi 3 opsi, bisa bulan Januari, April atau Juni tergantung nanti kesiapan daerah “,jelasnya.
Dukungan lainnya berasal dari anggota Komisi 4 DPRD Bone, Andi Akhiruddin bahwa rencana UHC ini sudah dibicarakan dikomisi 4 sebelum pembahasan untuk dilanjutkan di Banggar, namun ternyata tidak terakomodir dalam APBD 2023.
” Sebenarnya kalau di Komisi 4 sudah di dorong, tapi di Banggar itu yang kami tidak tau “,ucapnya.
Padahal menurutnya, integrasi BPJS sendiri secara finansial juga memiliki umpan balik dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pihak BPJS akan membayar setiap bulan dana Kapitasi ke daerah melalui masing – masing Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) sebagai pelayanan kesehatan tingkat dasar.
” Kan ada nilai plusnya juga, ada dana Kapitasi yang bisa digunakan setiap PKM untuk pelayanan tingkat dasar bagi masyarakat, “imbuhnya.
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah peserta BPJS sebesar 648.389 jiwa dari 813.000 jumlah penduduk di Kabupaten Bone.
Dari jumlah tersebut, 330.374 jiwa ditanggung APBN dan 206.831 jiwa ditanggung APBD. Sementara 4.583 jiwa lainnya adalah peserta BPJS Mandiri dan sisanya adalah peserta penerima Upah.
Laporan : Budiman
