BONESATU.COM, Bone – Meski sudah berusia 5 tahun sejak bergulirnya Dana Desa (DD) pada tahun 2015 lalu, namun rupanya Bumdes di Kabupaten Bone belum mampu mewujudkan kemandirian dalam usaha.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, dari Rp70 Miliar dana penyertaan modal yang dikucurkan melalui DD untuk 324 Bumdes, ternyata hanya mampu memberi keuntungan usaha sebesar Rp1 Miliar atau 0,014 persen, itupun sudah termasuk 400 juta untuk konstribusi Pendapatan Asli Desa (PADes).
Baca juga : Fahsar Garansi Tidak Ada Penyelewengan Dana Covid-19
Ironisnya, di tengah keterpurukan kondisi usaha para Bumdes ini, lagi-lagi mereka dihadapkan pada persoalan tekhnis administrasi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah (Irda) Bone, ternyata Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bumdes tidak memiliki standar akuntabilitas, sehingga tidak ada keseragaman dalam pelaporan.
Lebih ironisnya lagi, kondisi ini bukannya ditindaklanjuti melalui upaya pembinaan sebagaimana layaknya setiap hasil pemeriksaan, melainkan ditindaklanjuti melalui Bimtek.
Bimtek inipun kembali menggerogoti modal setiap Bumdes karena mereka diharuskan membayar biaya kepesertaan dengan tarif sebesar Rp2 juta untuk 2 orang yang jika dikalkulasikan dari 324 Bumdes saat ini, maka totalnya tidak tanggung-tanggung sebesar Rp628 juta.
Anehnya lagi, Bimtek di Hotel Helios beberapa waktu lalu tersebut bukannya dilaksanakan oleh pihak DPMD Bone, tapi malah dilaksanakan oleh Forum Bumdes.
Padahal pelaksanaan Bimtek ini adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat yang nota bene secara normatif merekomendasikan tindak lanjut ke DPMD Bone selaku instansi pembina tekhnis.
“Hasil pemeriksaan inspektorat beberapa tahun lalu menunjukkan ketidakseragaman LPj BUMDes karena SDM yg masih di bawah standar,” aku Ilham, Ketua Forum Bumdes Bone, Selasa (12/1/2021).
Ilham sendiri mengakui keterpurukan usaha Bumdes tersebut, kondisi inipun telah ia ingatkan ke setiap Bumdes. Bahkan dia juga mengakui telah melaporkan ke Bupati. Hanya saja, Bupati justru menilai dana tersebut terbilang masih rendah jika melihat banyaknya Bumdes di Bone.
“Data ini juga sering saya sampaikan kepada teman – teman pengurus BUMDes yang ada di desa, bahkan saya sampaikan pula ke Bupati dengan kondisi ini, beliau bilang jangan liat jumlah dananya tapi liat jumlah BUMDes nya. Kalau di bagi akan menjadi kecil.
Semoga saja teman-teman BUMDes meningkatkan SDM-nya sebagai salah satu tujuan adanya forum BUMDes,” katan Ilham dalam pesan seluler.
Sementara Kabid Pembinaan Ekonomi Desa DPMD Bone, Nasrullah yang dikonfirmasi mengakui pelaksanaan Bimtek oleh Forum Bumdes sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bumdes.
“Dalam AD/ART Forum ada peningkatan kapasitas jadi itu tidak masalah, karena kita (maksudnya DPMD, red.) yang mau adakan, tidak ada anggaran,” sebutnya, Rabu (13/1/21).
Adapun dasar pelaksanaan Bimtek ini dijelaskan Nasrullah bahwa adanya Standar Akuntansi yang telah dirumuskan untuk dijadikan dasar bagi setiap Bumdes dalam pelaporan keuangan.
“Ada standar yang kita buat, sangat sederhana, nanti akan dituangkan dalam Peraturan Bupati dan ini akan menjadi acuan bagi Bumdes untuk menyusun LPJ,” jelasnya.
Baca juga : Hasil KLHS Bone, KIBO Miliki Potensi Strategis
Nasrullah bahkan mengakui, sebagian besar Bumdes di Bone saat ini bermasalah dalam pengelolaan keuangan dari dana penyertaan modal yang diberikan. Hal ini menurutnya terjadi karena lemahnya sumber daya pengurus.
“Kalau ini mau dipersoalkan, banyak Bumdes yang bermasalah keuangannya, tapi orientasi kita tidak seperti itu, kita lakukan pembinaan,” kilahnya. (Budiman)
