Kata dia, dana yang disiapkan saat ini sebesar Rp. 13 Milyar untuk membayar TPP yang menunggak selama 3 bulan, yakni bulan Januari sampai Maret.
” Ijin dari Mendagri sudah ada. Dananya juga sudah siap, jadi tinggal tunggu rekomendasi dari BKPSDM, “katanya, Selasa (20/5/25).
Menyinggung soal pemotongan TPP sebesar 40 persen dari informasi yang beredar saat ini, ia hanya mengatakan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
” Kita lihat kemampuan uang yang ada, jadi perhitungannya tidak mutlak, “ucapnya.
Sementara PLT Kepala BKPSDM Bone, Edy Saputra Syam yang dikonfirmasi mengakui jika pihaknya saat ini masih menunggu pengajuan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dari masing – masing OPD.
” Saya cek tadi belum ada yang masuk, kita tunggu saja,”tuturnya.
Secara tekhnis dia jelaskan bahwa, verifikasi SKP dari masing – masing OPD menjadi persyaratan terbitnya rekomendasi untuk permintaan pembayaran TPP.
” Jadi nanti hasil verifikasi inilah yang akan kita rekomendasikan untuk dibayarkan oleh Keuangan (BKAD), “jelasnya.
Laporan : Budiman
