BONESATU.COM – Meski tahun anggaran 2025 sudah berjalan menjelang 3 bulan, namun Dana Shering Kesehatan Gratis (DSKG) tahun 2024 lalu sebesar Rp. 43 Milyar tak kunjung ditransfer pihak Pemprov Sulsel ke rekening Pemkab Bone.
Padahal, Dana DSKG ini sangat dibutuhkan Pemkab Bone untuk membayar tunggakan Program Universal Healt Coverage (UHC) yang tersisa Rp. 65 Milyar dari total tanggungan Rp. 115.
Betapa tidak, akibat kelalaian dari Pemprov Sulsel yang terkesan mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat Bone terkait layanan kesehatan tersebut, membuat sistem pelayanan UHC di Kabupaten Bone dimacetkan pihak BPJS sejak beberapa bulan terakhir.
Masyarakat yang sebelumnya sudah menikmati pelayanan gratis dengan mudah, kini terpaksa mengikuti sistem lama yang bertele – tele sampai harus menunggu jangka waktu yang ditentukan.
” Karena yang bukan peserta BPJS harus terdaftar dulu di BPJS, dan kartu itu, baru diaktifkan 14 hari kemudian, ini yang terjadi sekarang, tidak seperti sebelumnya, langsung aktif, “ungkap dr. Yusuf, Plt. Kadis Kesehatan Bone, Rabu (25/2/25).
Menurut dia, pada dasarnya keluhan utama masyarakat soal kesehatan terletak pada sistem pelayanan, dimana ketika mereka datang berobat harus segera terlayani secara gratis.
” Inilah intinya UHC sebenarnya, memberi pelayanan gratis tanpa harus diberi jangka waktu, karena namanya orang sakit, apapun penyakitnya harus segera diobati dan soal biaya, tidak bisa diprediksi berapa, “terangnya.
Dia pun berharap agar pihak Pemprov Sulsel segera membayar DSKG tersebut agar program UHC bisa diterapkan kembali untuk mencegah lebih banyaknya korban dari masyarakat yang tidak mampu.
” Kasian masyarakat, semakin lama semakin banyak yang terkena dampaknya. Lagipula tahun ini (2025) program UHC tetap dilanjutkan. Kan rugi, programnya kita bayar, tapi pelayanannya tidak jalan gara – gara tunggakan itu, “terangnya.
Hal sama diungkap Akademisi, Herman, S. Sos, M.Si yang menilai, kelalaian Pemprov Sulsel membayar DSKG menjadi bukti ketidak pedulian terhadap persoalan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
” Tidak ada yang lebih penting dari urusan ini, karena ini soal nyawa dan apapun alasannya, Pemprov Sulsel adalah biang kerok macetnya UHC di Bone. Inikan miris, tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang tidak tertolong nyawanya karena UHC macet,”ungkapnya Rabu (25/2/25).
Laporan : Budiman
