BONESATU.COM – Perseteruan pihak DPRD Bone dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terus berlarut akhirnya membuat Wakil Bupati Bone, H. Ambo Dalle angkat bicara.
Dia menganggap bahwa polemik terkait refocusing anggaran yang membabat habis Pokir DPRD tersebut berpotensi memberi dampak buruk dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
Dampak buruk yang dia maksud adalah, jika pihak DPRD ngotot menolak untuk membahas Rancangan APBD P(Perubahan) 2023 yang akan diajukan pihak TAPD dalam waktu dekat.
” Dampaknya kan disclaimer, itu dampak yang pasti dan kalau hal itu terjadi, maka pasti ada indikasi yang mengarah ke pidana, pastimi itu “,terangnya, Selasa (20/6/23).
Alasan mendasar apabila perubahan APBD 2023 tidak dilakukan lanjutnya, maka parsial anggaran yang telah dilakukan sebelumnya tidak bisa terakomodir dalam APBD sehingga legitimasinya lemah, karena tidak didasari oleh Perda.
” Karena parsial itu wajib hukumnya diakomodir dalam APBD Perubahan, harus diikat oleh Perda, karena kalau tidak, maka ada potensi proyek tidak bisa dibayar “,terangnya lagi.
Pada dasarnya menurut dia, perseteruan ini muncul akibat ulah kedua belah pihak antara Banggar DPRD dengan TAPD, dimana pihak TAPD telah menjabarkan DAU Earmarking yang bukan peruntukannya sehingga porsinya berkurang, sementara pihak Banggar memaksakan Pokirnya diakomodir walaupun bertentangan dengan regulasi.
” Makanya jika persoalan ini mengarah ke persoalan hukum, maka kedua belah pihak ini bisa jadi tumbal “, tuturnya.
Sementara yang memperparah kondisi saat ini ungkapnya, terjadi perseteruan baru karena adanya saling mencurigai ada Pokir yang jalan ada yang tidak.
” Makanya saya bilang kalau ada yg jalan, hentikan, kalau ada yang belum jalan tidak usah, karena kita tidak ingin diakhir masa jabatan meninggalkan jejak yang buruk bagi masyarakat “,tutupnya.
Laporan : Budiman
