BONESATU.COM, Bone – Kunjungan Bupati Bone bersama sejumlah pejabat ke negeri Jiran, Malaysia mengundang reaksi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone, Saipullah Latif yang menilai hal itu dapat menghambat roda pemerintahan pasca penetapan perubahan APBD 2022.
Hal itu ditegaskan Saipullah Latif dengan alasan, meski perubahan APBD 2022 sudah ditetapkan, tapi untuk pelaksanaannya butuh tindak lanjut segera untuk dilembar daerahkan yang nota bene membutuhkan tandatangan Bupati.
” Kita paham jika draft perubahan APBD butuh penomoran dari Pemprov, tapi seharusnya itu yang ditongkrongi, supaya ketika sudah ada nomornya langsung bisa ditindaklanjuti “,tegasnya melalui telepon seluler, Senin (10/10/22).
Begitu juga kepada para kepala OPD yang ikut dalam rombongan tidak luput dari sorotannya. Saipullah menyesalkan karena seharusnya pihak OPD lebih konsen mempersiapkan perencanaan kegiatan dalam perubahan APBD yang waktunya sangat terbatas.
” Waktu yang tersisa dalam perubahan APBD itukan tidak banyak, seharusnya ini yang menjadi perhatian, karena menyangkut kepentingan rakyat banyak. Memangnya ada yang lebih penting dari itu “,terangnya.
Persoalan lainnya lanjut Politikus dari PBB ini adanya mutasi pejabat yang dilaksanakan baru – baru ini, dimana menurutnya penuh dengan keanehan.
” Saya tidak tahu aturannya lebih rinci seperti apa, tapi bagaimana bisa, seorang Sekwan dimutasi jadi Staf Ahli, lalu tetap sebagai PLT di Sekwan. Tidak ada di Indonesia seperti itu “,pungkasnya.
Laporan : Budiman
