BONESATU.COM.BONE,– Memasuki Akhir Triwulan pertama perjalanan APBD 2022 Kabupaten Bone, ternyata kinerjanya masih sangat minim.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pergerakan arus kas belanja keuangan daerah masih bergerak pada item belanja administrasi perkantoran.
Sementara untuk kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sampai saat ini belum ada yang terealisasi.
Baca Juga : Kehadiran Kontraktor Luar Di Bone Dinilai Berdampak Buruk Bagi Pemulihan Ekonomi Daerah
Kondisi ini menuai sorotan dari anggota DPRD Bone, Saipullah Latif yang menilai lambatnya kinerja Pemkab. Bone justru merugikan masyarakat sebagai penerima hak untuk segera memperoleh manfaat dari APBD yang sudah ditetapkan.
” Buat apa kita capek – capek bekerja agar APBD bisa ditetapkan tepat waktu kalau pelaksanaannya ternyata lambat, inikan merugikan masyarakat “,katanya, Rabu (16/3/2022).
Menurut dia, sangat tidak wajar jika saat ini masih terjadi kelambatan proses administrasi, sehingga dijadikan alasan lambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, karena hal itu tidak lebih dari rutinitas penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun.
” Kenapa kita tidak bisa belajar dari pengalaman. Pelaksanaan APBD inikan hanya rutinitas setiap tahun, semua proses prinsipil sudah terlewatkan. Kasihan masyarakat terlalu lama menunggu “,ujarnya.
Baca Juga : BREAKING NEWS,–Pelaku Pembunuhan Wanita di Bone Terungkap
Diapun bertegas agar Pemkab Bone segera mengevaluasi dan membenahi birokrasi di internal masing – masing OPD agar persoalan ini tidak berlarut.
” Kita beri kesempatan mereka untuk berbenah, kalau memang tidak ada perhatian, kita akan Hearing mereka “,tegasnya.
Sementara informasi diperoleh dari pihak Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPJ) Bone menyebutkan sebagian besar paket kegiatan sampai saat ini masih berproses dalam dapur tender.
” Hampir seluruh pengadaan paket tender sudah berproses, bahkan sudah ada yang selesai, tapi memang masih kurang “,ungkap Agus, Kasubag UKPBJ Bone, Rabu (16/3/22).
Bahkan diakui, untuk paket – paket penunjukan langsung belum ada yang terproses, karena belum ada dokumen pengadaan yang diajukan masing – masing OPD.
” Kalau penunjukan langsung, saya tidak tahu, karena dokumennya belum ada yang diinput OPD “,tuturnya.
Laporan : Budiman
