BONESATU.COM – Konflik dua anggota DPRD Bone, Saipullah Latif dan Andi Muh Salam, berlanjut sampai di luar parlemen. Kedua legislator plus para pendukungnya naris bentrok pada Jumat (9/7/20201) siang tadi.
Kedua legislator dan massanya sudah saling hadap-hadapan di salah satu resto yang lokasinya tak jauh dari Sekretariat DPRD.
Beruntung, rencana baku hantam ini diendus pihak kepolisian hingga tak ada kontak fisik sebelum keduanya didamaikan ‘paksa’. Aparat kepolisian dipimpin langsung Kabag Ops Polres Bone AKP Syafei dan Kapolsek Tanete Riattang AKP Ikbal.
“Sudahlah, masalah ini jangan diperpanjang, sama-sama kitaji ini di Bone semua. Saya minta mari saling memaafkan satu sama lain,” kata Kabag Ops AKP Syafei di hadapan kedua legislator dan para pendukungnya.
Lihat juga: RDPU Dana PEN, Dua Anggota DPRD Bone Nyaris Adu Jotos
Syafei juga mewanti-wanti agar tak ada lagi konflik pada hari kemudian. Jika diabaikan, pihaknya tidak akan lagi memediasi melainkan langsung dilakukan proses hukum.
“Saya ingatkan setelah ini jika ada yang mulai duluan maka itu sudah urusan kami penegak hukum,” tegas dia.
Lihat juga: RDPU Pinjaman Dana PEN Kacau-balau, Mahasiswa Walkout
Sementara itu, ketua DPRD Bone Irwandi Burhan mengatakan, bahwa saat ini, pihaknya telah menyerahkan kasus pertikaian tersebut ke Badan Kehormatan untuk dimediasi.
“Terkait hal ini tentu ada mekanisme tersendiri yaitu Badan Kehormatan DPRD, dan tadi sudah menindaklanjuti hal ini, kami di pimpinan DPRD hanya menunggu keputusan kapan akan dimediasi, saya rasa dalam waktu dekat ini,” kata Irwandi.
“Kami di DPRD juga tetap harus menjalankan sesuai prosedur bahwa Badan Kehormatan itu harus bertindak, tentunya tujuannya bagaimana ini bisa normal kembali sehingga kegiatan-kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik,” tutup Irwandi.
Sebelumnya, kedua legislator sudah nyaris adu jotos di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Kamis (8/7/2020).
RDPU yang digelar DPRD merupakan tuntutan mahasiswa dari PMII dan Dema IAIN yang meminta transparansi penggunaan dana PEN. Mahasiswa curiga ada konspirasi dalam pinjaman tersebut sebab bunga yang harus dibayar pemda sebesar 6,19 persen dari total pinjaman Rp300 miliar.
Saipullah menganggap pinjaman PEN tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat karena bakal dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah ini. Dia mengakui, ada sejumlah kebijakan yang ditempuh pemda dan pimpiman DPRD tidak melibatkan sejumlah anggota. Namun beberapa poin sudah disampaikan oleh pimpinan dewan.
Adapun Andi Muh Salam bersikukuh dengan pendapatnya bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam pengambilan sejumlah keputusan, termasuk beban bunga yang harus dibayar sebesar 6,19 persen.
Penulis: Herman