BONESATU.COM, Watampone – Lambatnya proses lelang seperti yang dituduhkan Gapeksindo Bone terkait dugaan diskriminatif di dapur lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bone yang berimbas pada lambatnya pelaksanaan anggaran juga diduga sebagai penyebab hangusnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 94 M.
Namun sampai saat ini berdasarkan informasi yang diperoleh masih menjadi polemik diinternal Pemkab Bone lantaran tidak adanya pihak yang mau mengakui penyebab kelambatan tersebut.
Pihak DPRD Bone sebenarnya dari awal sudah mengkhawatirkan persoalan ini lantaran dokumen yang dipersyaratkan dalam penyaluran DAK sampai bulan Maret lalu tersebut belum juga dipenuhi oleh pihak Pemkab. Sementara dilain sisi batas waktu yang dipersyaratkan semakin mendesak.
” Karena kita dapat informasi penyebabnya adalah kelambatan proses di ULP, makanya saat itu kita undang ULP untuk mempertanyakan masalah ini dalam rapat kerja “,ungkap Saipullah Latif, Ketua Komisi 1 DPRD Bone, Senin 8 Juni 2020.
Hasilnya kata dia, pihak ULP justru menuding kalau hal ini disebabkan oleh kelambatan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyetor dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan untuk dilelang.
” Mereka (ULP) katakan OPD yang lambat mengajukan dokumennya. Memang juga dikatakan ada OPD yang cepat tapi, kendalanya lagi dokumen itu bolak- balik karena dianggap tidak lengkap “, tuturnya.
Hanya sayangnya lanjut Saipullah Latif, upaya DPRD Bone untuk terus melacak persoalan ini terkendala dengan adanya masalah pandemi Covid 19, sehingga rencana untuk mengkonfrontir pihak OPD seperti yang dituduhkan ULP tidak sempat terlaksana.
” Sebenarnya kita akan tindak lanjuti dalam forum yang lebih besar termasuk memanggil OPD untuk konfrontir, tapi kita terhalang oleh adanya Covid 19. Sejak saat itu seluruh perhatian terfokus pada masalah Covid 19 “,jelasnya.
Akhirnya, dengan kondisi terpaksa Pemkab Bone harus merelakan DAK sebesar 94 M dihanguskan oleh Pemerintah Pusat, lantaran batas waktu yang ditetapkan pada akhir bulan Maret lalu tidak bisa dipenuhi.
” Inikan sangat disayangkan, karena bukan uang sedikit padahal daerah lain kan tidak hangus “,katanya.
Anehnya, pihak Inspektorat Daerah (Irda) Bone yang dikonfirmasi justru mengakui, sampai sejauh ini belum menemukan masalah seperti yang dipersoalkan.
” Kan ada namanya audit rutin, dan itu kita lakukan tapi sejauh ini tidak ada masalah “,ungkap H. Ilham, Sekretaris Irda Bone, Senin 8 Juni 2020.
Baca Juga : Gapeksindo Bone Protes Kejanggalan Proses Lelang ULP
Dia malah meminta agar pihak yang merasa dirugikan dalam masalah ini agar segera melaporkan kepihaknya untuk ditindaklanjuti.
” Termasuk OPD atau pihak lain kalau memang merasa dirugikan silahkan melapor, nanti kita tindak lanjuti “, sebutnya.
Laporan : Budiman
