BONESATU.COM – Pernyataan Kepala Inspektorat Daerah (IRDA) Bone, Esau J Huweu yang terkesan berupaya menyelamatkan 7 Kepala Sekolah terindikasi melakukan gratifikasi mengundang sorotan publik.
Pernyataan itu diungkap Esau terkait adanya temuan dalam LHP BPK, dimana 7 Kepala SD di Bone menerima komisi dari rekanan atau kontraktor penyedia buku.
Dalam rapat Banggar DPRD Bone yang mengagendakan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Rabu 1 Juli 2026 lalu, Esau dengan gamblang menyatakan jika pihaknya berupaya menyelamatkan para pelaku.
” Kita berupaya untuk menyelamatkan mereka, makanya kita sudah lakukan tindakan persuasif, “ucapnya saat itu.
Akademisi IAIN Bone, DR. Aksi Hamzah menilai, ucapan tersebut justru bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab IRDA yang merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
Menurut dia, fungsi utama IRDA justru membantu Kepala Daerah atau Bupati memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan, mencegah penyimpangan melalui kewenangan audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan investigasi.
” Memang diakui, IRDA bukan lembaga penegak hukum. Mereka tidak berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka atau menjatuhkan pidana. Namun, bukan berarti Inspektorat boleh berhenti ketika menemukan indikasi korupsi, “Ucapnya, Jum’at (3/7/26).
Seharusnya menurut dia, upaya yang dilakukan IRDA dalam kasus ini adalah memeriksa para pelaku dan pejabat Dinas Pendidikan, penerbit, dan pihak lain yang terkait, karena jangan sampai terdapat konflik kepentingan yang bisa berdampak lebih besar dalam merusak Institusi pendidikan di Bone.
” Resiko ketika IRDA terlalu berorientasi pada pembinaan, akan berimbas pada hilangnya efek jera yang akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat, karena timbul anggapan adanya perlindungan terhadap pelaku, sehingga berpotensi berkembangnya budaya impunitas, “jelasnya.
Olehnya itu kata dia, IRDA harus bersikap tegas dan transparan dalam proses pemeriksaan, karena semakin tertutup prosesnya, semakin besar ruang munculnya spekulasi bahwa ada pihak yang dilindungi.
” Setidaknya, jika pelanggaran itu masih bisa ditolelir secara hukum, bukan berarti para pelaku bebas dari segala konsekwensi, mereka harus diberi sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban perbuatannya, “tegasnya.
Sementara terkait peran DPRD lanjutnya, dalam konteks pengawasan, DPRD dapat meminta penjelasan mengenai, ruang lingkup pemeriksaan, metode pemeriksaan, jumlah pihak yang diperiksa, dasar kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap temuan.
” Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, “tuturnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Bone, Rismono Salim dalam rapat Banggar mengungkap bahwa, perbuatan 7 Kepala SD yang menerima komisi dari rekanan penyedia buku merupakan perbuatan pidana.
Adapun 7 Sekolah yang dimaksud yaitu, SD Negeri 261 Tarasu menerima Komisi sebesar Rp. 2.500.000 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 17.340.000, SD Inpres 12/79 Lappabosse sebesar Rp. 5.900.000 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 26.500.000, SD Negeri 10 Manurungnge sebesar Rp. 2.669.800 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 52.750.000, SD Negeri 22 Jeppe’e sebesar Rp. 2.620.000 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 13.150.000, SD Inpres 10/73 Watang Palakka sebesar Rp. 2.000.000 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 17.700.000, SD Inpres 6/75 Manurunge sebesar Rp. 1.750.000 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 15.911.000 dan SD Inpres 10/73 Tokaseng sebesar Rp. 1.850.000 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 20.740.000.
Laporan : Budiman
