BONESATU.COM – Temuan BPK terhadap 7 Kepala Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bone yang menerima Komisi dari Kontraktor Penyedia Buku turut menjadi keprihatinan DPRD Bone.
Ditengah rapat Banggar DPRD Bone yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025, salah satu anggota Banggar, Rismono Sarlim mengungkap bahwa, perbuatan tersebut sebenarnya sudah masuk dalam rana pidana, namun menurutnya masih perlu diupayakan untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak terulang.
” Ini sebenarnya sudah tergolong gratifikasi, makanya perlu adanya upaya pencegahan, jangan sampai hal serupa terulang, “ucapnya, Rabu (1/7/26).
Apalagi kata dia, perbuatan tersebut ditemukan BPK melalui metode uji petik atau sampling, sehingga menimbulkan kekhawatiran jika hal sama terjadi di sekolah lainnya.
” Bayangkan kalau 700 sekolah melakukan hal serupa, inikan berbahaya, perlu ada penanganan khusus dalam masalah ini, “ujarnya.
Kepala Inspektorat Daerah (IRDA) Bone, Esau J Huwei yang turut hadir dalam rapat tersebut lalu menanggapi jika pihaknya sudah melakukan upaya persuasif terhadap para pelaku.
” Kita berupaya untuk menyelamatkan mereka, makanya kita sudah lakukan tindakan persuasif, “jelasnya.
Hanya saja, Esau tidak menjelaskan lebih rinci upaya persuasif yang dimaksud, termasuk sanksi kepegawaian bagi para pelaku yang seharusnya dilakukan sebagai konsekwensi internal pemerintahan.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap LKPD Pemkab Bone TA 2025 menemukan adanya 7 Kepala SD yang menerima Komisi dari rekanan penyedia Buku.
Komisi yang diterima tersebut jumlahnya bervariasi dengan modus konspirasi melalui manipulasi aplikasi SipLah.
Pesanan buku yang dianggarkan melalui dana BOSP terlebih dahulu dilakukan secara manual dan setelah bukunya datang barulah diinput dalam aplikasi SipLah melalui bantuan rekanan penyedia dengan menggunakan akun Kepala Sekolah.
Laporan : Budiman
