BONESATU.COM, Bone – Tambahan anggaran untuk Satpol PP sebesar Rp 700 juta sempat menjadi perdebatan di Banggar DPRD Bone, Senin (19/9/22).
Perdebatan ini dipicu adanya pendapat yang berbeda diinternal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), soal peruntukan penambahan yang dipertanyakan anggota DPRD Saipullah Latif, salah satu anggota Banggar DPRD Bone.
Baca juga : DIPA Pembangunan Pasar Koppe dan Sibulue Bone Senilai Rp 8,9 Miliar Disia – Siakan
Ketua TAPD Bone, Andi Islamuddin, awalnya menjawab bahwa tambahan tersebut berdasarkan surat dari Pemprov Sulsel, yang meminta setiap daerah menyiapkan anggaran untuk memperingati HUT Satpol PP yang akan dipusatkan di Makassar.
“Ada surat yang kita terima, Pemprov perintahkan siapkan anggaran karena HUT Satpol PP diputuskan dipusatkan di Sulsel,” jelasnya.
Jawaban tersebut dipertanyakan kembali Saipullah Latif, karena menurutnya, peringatan HUT Satpol PP dirayakan setiap bulan Maret, sementara anggarannya dialokasikan pada perubahan APBD 2022 yang nota Bene sudah melewati waktunya.
“Kenapa tidak dianggarkan di APBD Pokok 2023? Kan peringatan HUT Satpol PP itu biasanya bulan Maret,” ungkapnya.
Salah satu anggota TAPD, Andi Iqbal Walinono lalu mencoba memberi jawaban, namun jawabannya berbeda dengan yang disebut Ketua TAPD sebelumnya.
Baca juga : Tidak Penuhi Perhitungan Gaji PPPK Tahun Ini, Tahun Depan Pemkab Bone Harus Nombok 35 Miliar
“Begini, alokasi anggaran Rp 700 juta itu sengaja dianggarkan untuk menutupi kekurangan gaji pegawai non PNS di Satpol PP, karena gaji yang dialokasikan dalam APBD Pokok tahun ini (2022) hanya cukup sampai bulan November,” jelasnya.
Meski begitu, pihak Banggar DPRD tidak melanjutkan pertanyaan dan akhirnya Rancangan Perubahan APBD 2022 disepakati untuk dilanjutkan ke tahap evaluasi.
Laporan : Budiman
