BONESATU.COM – Tahapan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran (TA) 2024 yang kini sudah berproses, rupanya tidak sejalan dengan progres perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Padahal akselerasi perampingan Organisasi ini merupakan salah satu arah kebijakan strategis Pemkab Bone sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 dalam rangka efektifitas kinerja dan anggaran.
Seperti diakui Kabag Organisasi, Setda Bone, Andi Irsal bahwa progres perampingan Organisasi sampai saat ini belum jelas, bahkan draft naskah akademis untuk revisi Perda tentang Pemetaan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) sebelumnya belum juga dirumuskan. Sementara APBD TA 2024 sudah pada tahap pembahasan KUA PPAS.
” Sebenarnya idealnya, revisi Perda SOTK sudah selesai sebelum tahapan APBD 2024, tapi kendalanya, kita masih menunggu petunjuk dari pimpinan (Sekda, red.), namun sebenarnya sudah ada komunikasi dengan pihak DPRD, tapi belum subtansial “,tuturnya, Jum’at (18/8/23).
Untuk draft konsep pemetaan Ranperda yang akan dibuat menurutnya, sudah ada gambaran, yakni ada 8 OPD yang akan dilebur diantaranya, Balitbang bergabung dengan Bappeda, Satpol PP dengan BPBD dan DBMCKTR dengan Dinas PSDA.
” Kita sudah konsultasikan di Mendagri, yang akan gabungkan, OPD yang memiliki urusan yang sama, makanya inilah yang akan dikaji “,sebutnya.
Sekda Bone, Andi Islamuddin yang dikonfirmasi tidak menampik adanya kebijakan tersebut, namun terkait progresnya kata dia, pihaknya juga masih menunggu pertimbangan dari Bupati.
” Memang seharusnya ketika kita masuk dipembahasan (APBD, red.) sudah struktur barulah, tapi kondisi saat ini kita masih menunggu pertimbangan Bupati, karena ini akan dikaji lebih mendalam “,jelasnya, Jum’at (18/8/23).
Meski begitu, Andi Islamuddin tetap bertegas akan mendorong perampingan Organisasi tersebut sebelum masa jabatan Bupati yang akan berakhir pada bulan September mendatang.
” Kita berharap begitu, mudah – mudahan bisa, karena memang organisasi kita terlalu gemuk “,ucapnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bone, Saipullah Latif yang dikonfirmasi meminta kepada Pemkab Bone untuk segera melakukan komunikasi dengan pihak DPRD, apalagi menurut dia, kemungkinan besar program ini karena tahapan KUA PPAS 2024 saat ini tinggal menunggu kesepakatan DPRD.
” Sebenarnya waktunya juga mepet, saya harap segera ada komunikasi “,katanya, Jum’at (18/8/23).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, peleburan 8 OPD dilingkup Pemkab Bone diestimasi akan membuka sedikitnya 120 Jabatan, mulai dari pejabat eselon II, eselon III dan IV. Hal ini secara otomatis akan menghemat anggaran daerah berkisar Rp. 20 M sampai Rp. 30 M
Laporan : Budiman
