BONESATU.COM, Bone – Predikat sebagai Kabupaten dengan dokumen perencanaan kualitas terbaik rupanya tidak mengantarkan Kabupaten Bone mendapatkan hasil maksimal. Rencana tidak berbanding lurus dengan hasil.
Betapa tidak, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 lalu merupakan dokumen perencanaan dengan kualitas terbaik dan dinobatkan sebagai RKPD terbaik 1 dari seluruh Kabupaten/kota di Sulsel.
Baca juga : Saralaoe Sukses Gelar Orienteering JKB 2022
Namun dari hasil implementasi RKPD tersebut dalam reward Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022, rupanya Kabupaten Bone harus puas berada diurutan 6 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulsel.
Hal ini menimbulkan asumsi bahwa program – program yang tertuang dalam dokumen RKPD tidak mampu dijabarkan dengan baik masing – masing OPD, sehingga kegiatan yang terlaksana tidak sesuai dengan harapan.
Kepala Bappeda Bone, Ade Fariq Ashar yang dikonfirmasi secara normatif menjelaskan bahwa, penilaian hasil implementasi dokumen perencanaan dalam RKPD ditentukan oleh banyak faktor. Namun menurutnya faktor utama penentu keberhasilannya akan terlihat pada kemampuan OPD dalam memahami Indikator Kinerja Utama (IKU) masing – masing.
“Kuncinya ada pada sejauh mana OPD membaca IKU itu, karena IKU adalah perjanjian kontrak kinerja dengan Bupati yang menjadi prioritas, itulah yang dievaluasi dalam pelaksanaannya, mampukah mencapai target atau tidak, seperti inilah yang dinilai,” tuturnya, Rabu (30/3/22).
Hal ini menurutnya dipengaruhi oleh kemampuan masing – masing OPD dalam menentukan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil pembangunan dapat dievaluasi secara priodik sesuai agenda yang sudah ditentukan.
“Evaluasi pelaksanaan kegiatan kan dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Kalau misalnya kegiatan yang dianggap prioritas tapi pelaksanaannya triwulan empat, inikan tidak logis, tentu menjadi pertimbangan penilaian, kenapa dianggap prioritas tapi justru dilaksanakan akhir tahun,” terangnya.
Meski begitu, mantan Kabag Pemerintahan Bone ini tetap mensyukuri posisi urutan 6 tersebut. Apalagi menurutnya, masuk nominasi saja dalam kondisi terpuruknya perekonomian daerah akibat Covid 19 sudah sangat susah.
“Saya dan teman – teman di Bappeda tetap mengapresiasi kinerja teman – teman OPD terlebih kepada Bapak Bupati, bapak Wakil Bupati, Pak Sekda semua atas arahan dan bimbingannya, karena kita harus pahami kondisi daerah akibat adanya Pandemi Covid 19,” pungkasnya.
Untuk lebih jelas melihat ketimpangan ini, kita dapat merujuk pada pencapaian target dari Indikator Makro Daerah TA 2021 sebagai muara dari pencapaian IKU, yakni Pertumbuhan Ekonomi ditarget sebesar 6,68 Persen ternyata realisasi hanya 5,53 Persen, Angka Kemiskinan ditarget turun menjadi 10 persen ternyata realisasinya 10,52 Persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditarget 3,30 Persen ternyata sebesar 4,15 Persen.
Baca juga : Akibat Melihat Hal Mistis, Ambulance Terjun ke Sungai
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memang terlihat melampaui target sebesar 0,23 point dari 66,17 point yang ditargetkan dan terealisasi 66,40 point tapi secara regional tidak beranjak dari urutan terendah setelah Kabupaten Jeneponto.
Begitu juga pada target penurunan Indeks Gini Rasio atau tingkat kesenjangan sosial juga tidak mampu memenuhi target, dari 0,370 Persen ternyata realisasinya 0,383 Persen.
Laporan : Budiman
