BONESATU.COM, Bone – Anggaran dana cadangan Pilkada sebesar Rp.45 Miliar rupanya masih menjadi kontroversi antara pihak Pemkab Bone dengan pihak DPRD.
Padahal anehnya, besaran dana tersebut secara administratif telah disepakati dalam proses pembahasan Ranperda tentang Dana Cadangan Pilkada beberapa waktu lalu.
Baca juga : Sejumlah Kepsek di Bone Resah, Ngaku Diteror Oknum Wartawan
Pihak DPRD menganggap anggaran sebesar Rp. 80 Miliar pada Pilkada Bone lalu terbilang sangat besar jika dibandingkan dengan anggaran yang digunakan beberapa daerah lainnya di Sulsel.
” Kita sudah studi banding di Kabupaten Gowa, anggarannya di sana hanya Rp.35 Miliar, padahal jumlah penduduknya kan relatif sama “,ungkap Fahri Rusli salah satu anggota DPRD Bone beberapa waktu lalu.
Alasan tersebut dibantah Sekda Bone, Andi Islamuddin yang menurutnya, penentuan besaran anggaran untuk Pilkada tidak bisa dilihat hanya pada sisi jumlah penduduk, tapi juga faktor – faktor lain perlu diperhitungkan.
” Bone inikan luas, penduduknya tersebar 27 Kecamatan, tentu mobilitasnya lebih tinggi, biaya operasionalnya juga otomatis lebih banyak, seperti distribusi logistik tentu jauh lebih besar “,kata Islamuddin di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Bahkan menurutnya, estimasi anggaran untuk Pilkada yang akan datang justru berpotensi lebih besar dari Pilkada sebelumnya, mengingat adanya kenaikan harga seiring dengan waktu.
” Dana Pilkada sebesar Rp. 80 Miliar lalu kan boleh dikata habis walaupun ada tersisa tapi jumlahnya tidak seberapa. Kemungkinannya Pilkada ke depan bisa saja lebih besar karena adanya perubahan harga – harga “,jelasnya.
Sementara Kepala BKAD Bone, H. Najamuddin mengakui dana cadangan yang diajukan dalam Ranperda tersebut sebesar Rp.80.Miliar sesuai estimasi Pilkada sebelumnya.
” Itu (Rp.80 Miliar) yang kita usulkan dalam Rancangan “,kata Najamuddin, Kamis (23/9/21).
Baca juga : Anggotanya Terjerat Narkoba, Kapolres Bone Pastikan Tindak Tegas
Dia tidak menampik, jika besaran anggaran yang disepakati sebesar Rp.45 Miliar tersebut bakal merepotkan keuangan daerah jika pada tahun pelaksanaan Pilkada ternyata membutuhkan anggaran yang lebih besar.
” Tahun depan (2022) bertahap kita anggarkan dana cadangan sebesar Rp. 15 Miliar, tahun 2023 juga seperti itu, jika anggarannya nanti membengkak pada tahun pelaksanaan (2024) maka tentu kita repot “,tutupnya.
Laporan : Budiman
