Bonesatu
Advertisement
  • HOME
  • NEWS
  • POLITIK
  • EKBIS
  • REVIEW
    • SPORT
    • LIFE STYLE
    • FOOD & HEALTH
    • FASHION
    • TRAVELLING
  • RAGAM
    • HISTORY
    • MOZAIK
    • KOMUNITAS
  • VIDEO
  • FOTO
  • PROFIL
No Result
View All Result
Bonesatu
  • HOME
  • NEWS
  • POLITIK
  • EKBIS
  • REVIEW
    • SPORT
    • LIFE STYLE
    • FOOD & HEALTH
    • FASHION
    • TRAVELLING
  • RAGAM
    • HISTORY
    • MOZAIK
    • KOMUNITAS
  • VIDEO
  • FOTO
  • PROFIL
No Result
View All Result
Bonesatu
No Result
View All Result

Terkait Insiden di Rapat Banggar, Pernyataan Wakil Bupati Bone Dinilai Arogan

Idhul Abdullah by Idhul Abdullah
17 September 2021
Terkait Insiden di Rapat Banggar, Pernyataan Wakil Bupati Bone Dinilai Arogan

Ketua Komisi I DPRD Bone, Saipullah Latif. (int)

BONESATU.COM,  Bone – Pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Bone yang bertegas agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak didikte DPRD dalam pembahasan APBD ditanggapi Ketua Komisi 1 DPRD Bone, Saipullah Latif sebagai kekeliruan.

Menurut Politikus dari PBB ini bahwa, perseteruan yang terjadi antara Banggar DPRD dan TAPD hanyalah sebagai bagian dari dinamika dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2021.

Berita terkait : Soal Kisruh Rapat Banggar, Wabup Bone : TAPD Jangan Mau Didikte

” Saya anggap tidak ada yang luar biasa sehingga harus mengeluarkan statement seperti itu, ini kan dinamika pembahasan “,ungkap Saipullah melalui telepon seluler, Jum’at (17/9/21).

Dia mengatakan, dalam pembahasan tersebut, Banggar hanya meminta TAPD untuk merasionalkan kegiatan – kegiatan yang terintegrasi dalam RAPBD, karena dinilai banyak yang tidak urgen dan tidak tepat sasaran, tapi TAPD menolak dengan alasan sudah terkunci dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem integrasi yang dibuat Kemendagri untuk menginput program secara berjenjang ditiap Daerah.

” Kalau begitu, buat apa rancangan itu diserahkan ke kami untuk dibahas ? Kita hanya ingin agar kegiatan – kegiatan dalam Rancangan itu dirasionalkan, kan ada beberapa yang kami anggap tidak rasional dan itu bagian dari fungsi Budgeting DPRD “,terangnya.

Diakui Saipullah bahwa perseteruan ini bukan soal Pokir, kendati menurutnya dipertanyakan oleh Banggar, karena dokumen revisi Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat dengan jelas menyebut Pokir sebagai bagian dari sasaran dan prioritas kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD Perubahan.

” Kenapa yang terjadi justru tidak ada Pokir yang terakomodir di dalam RAPBD Perubahan itu, jadi apa alasan revisi RKPD, inilah yang jadi pertanyaan Banggar, ada apa ? “,ujarnya.

Memang menurutnya, dalam RAPBD Perubahan tersebut terdapat Pokir DPRD, tapi itu tidak lebih hanya pemulihan dari Pokir yang dipotong 50 persen di APBD Pokok 2021 saat Refocusing anggaran lalu.

” Jadi subtansi dinamika dalam rapat yang terjadi malam itu bukan soal Pokir, tapi lebih pada pemaksaan kehendak oleh TAPD yang ingin menonjolkan kemauannya baik secara tekhnoratis maupun secara politis, sementara dia abaikan kepentingan partisifatif yang bersumber dari kami sebagai wakil rakyat, inikan tidak berimbang “,jelasnya.

” Kalau alasannya tidak tercantol dalam perencanaan OPD, loh itukan yang buat dia, bukan kami “,ucapnya lagi.

Diapun sangat menyayangkan pernyataan dari Wakil Bupati tersebut karena menurutnya, seluruh kebijakan APBD adalah merupakan hasil keputusan bersama antara Pemkab Bone dan DPRD sehingga peran DPRD harus dihormati.

” Jadi jangan dikatakan tidak mau di dikte, karena kami ini juga punya peran di dalamnya, itu arogan, apa lagi dia kan (Wakil Bupati) pernah juga menjadi anggota DPRD, artinya dia juga pernah merasakan “,terangnya lagi.

Berita terkait : Terkait Insiden Di Rapat Banggar, Pernyataan Wakil Bupati Bone Dinilai Arogan

Sementara terkait masalah sanksi tidak terima gaji selama 6 bulan jika penetapan APBD Perubahan terlambat, Politikus dari PBB ini hanya bisa pasrah.

” Kalau memang harus begitu, saya sebagai anggota DPRD mewakili teman – teman mengatakan apa boleh buat, dari pada kebijakan yang diambil dalam APBD tidak pro rakyat “,pungkasnya.

Laporan : Budiman

Previous Post

Soal Kisruh Rapat Banggar, Wabup Bone : TAPD Jangan Mau Didikte

Next Post

Dinas Perindustrian Bone Fasilitasi Promosi Produk Lokal IKM di Makassar

Next Post
Dinas Perindustrian Bone Fasilitasi Promosi Produk Lokal IKM di Makassar

Dinas Perindustrian Bone Fasilitasi Promosi Produk Lokal IKM di Makassar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

Sengketa Tanah, Ponakan Tikam Paman hingga Tewas

Sengketa Tanah, Ponakan Tikam Paman hingga Tewas

24 Juni 2021
Ini Penjelasan PJ Bupati Bone Soal Pinjaman Untuk Bayar THR Pegawai

Ini Penjelasan PJ Bupati Bone Soal Pinjaman Untuk Bayar THR Pegawai

4 April 2024
Kisah AAS, Dari Penjaga Kebun Sampai Jadi Calon Bupati Bone

Kisah AAS, Dari Penjaga Kebun Sampai Jadi Calon Bupati Bone

20 September 2024
Tepergok Gasak Tas Pedagang, Warga Kahu Nyaris Bonyok Dihajar Warga

Tepergok Gasak Tas Pedagang, Warga Kahu Nyaris Bonyok Dihajar Warga

17 Juni 2021
Pengelolaan Aset Mesjid Agung Bone Jadi Temuan BPK, Plt Sekda : Akan Kita Telusuri

Pengelolaan Aset Mesjid Agung Bone Jadi Temuan BPK, Plt Sekda : Akan Kita Telusuri

1 Mei 2024
K3S ke Bali Tanpa Izin, Pulang Bawa Virus Corona

K3S ke Bali Tanpa Izin, Pulang Bawa Virus Corona

10 Juli 2021
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • DISCLAIMER

Copyright © 2020 Bonesatu.com

No Result
View All Result
  • HOME
  • NEWS
  • POLITIK
  • EKBIS
  • REVIEW
    • SPORT
    • LIFE STYLE
    • FOOD & HEALTH
    • FASHION
    • TRAVELLING
  • RAGAM
    • HISTORY
    • MOZAIK
    • KOMUNITAS
  • VIDEO
  • FOTO
  • PROFIL

Copyright © 2020 Bonesatu.com