BONESATU.COM, Bone – Pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Bone yang bertegas agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak didikte DPRD dalam pembahasan APBD ditanggapi Ketua Komisi 1 DPRD Bone, Saipullah Latif sebagai kekeliruan.
Menurut Politikus dari PBB ini bahwa, perseteruan yang terjadi antara Banggar DPRD dan TAPD hanyalah sebagai bagian dari dinamika dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2021.
Berita terkait : Soal Kisruh Rapat Banggar, Wabup Bone : TAPD Jangan Mau Didikte
” Saya anggap tidak ada yang luar biasa sehingga harus mengeluarkan statement seperti itu, ini kan dinamika pembahasan “,ungkap Saipullah melalui telepon seluler, Jum’at (17/9/21).
Dia mengatakan, dalam pembahasan tersebut, Banggar hanya meminta TAPD untuk merasionalkan kegiatan – kegiatan yang terintegrasi dalam RAPBD, karena dinilai banyak yang tidak urgen dan tidak tepat sasaran, tapi TAPD menolak dengan alasan sudah terkunci dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem integrasi yang dibuat Kemendagri untuk menginput program secara berjenjang ditiap Daerah.
” Kalau begitu, buat apa rancangan itu diserahkan ke kami untuk dibahas ? Kita hanya ingin agar kegiatan – kegiatan dalam Rancangan itu dirasionalkan, kan ada beberapa yang kami anggap tidak rasional dan itu bagian dari fungsi Budgeting DPRD “,terangnya.
Diakui Saipullah bahwa perseteruan ini bukan soal Pokir, kendati menurutnya dipertanyakan oleh Banggar, karena dokumen revisi Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat dengan jelas menyebut Pokir sebagai bagian dari sasaran dan prioritas kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD Perubahan.
” Kenapa yang terjadi justru tidak ada Pokir yang terakomodir di dalam RAPBD Perubahan itu, jadi apa alasan revisi RKPD, inilah yang jadi pertanyaan Banggar, ada apa ? “,ujarnya.
Memang menurutnya, dalam RAPBD Perubahan tersebut terdapat Pokir DPRD, tapi itu tidak lebih hanya pemulihan dari Pokir yang dipotong 50 persen di APBD Pokok 2021 saat Refocusing anggaran lalu.
” Jadi subtansi dinamika dalam rapat yang terjadi malam itu bukan soal Pokir, tapi lebih pada pemaksaan kehendak oleh TAPD yang ingin menonjolkan kemauannya baik secara tekhnoratis maupun secara politis, sementara dia abaikan kepentingan partisifatif yang bersumber dari kami sebagai wakil rakyat, inikan tidak berimbang “,jelasnya.
” Kalau alasannya tidak tercantol dalam perencanaan OPD, loh itukan yang buat dia, bukan kami “,ucapnya lagi.
Diapun sangat menyayangkan pernyataan dari Wakil Bupati tersebut karena menurutnya, seluruh kebijakan APBD adalah merupakan hasil keputusan bersama antara Pemkab Bone dan DPRD sehingga peran DPRD harus dihormati.
” Jadi jangan dikatakan tidak mau di dikte, karena kami ini juga punya peran di dalamnya, itu arogan, apa lagi dia kan (Wakil Bupati) pernah juga menjadi anggota DPRD, artinya dia juga pernah merasakan “,terangnya lagi.
Berita terkait : Terkait Insiden Di Rapat Banggar, Pernyataan Wakil Bupati Bone Dinilai Arogan
Sementara terkait masalah sanksi tidak terima gaji selama 6 bulan jika penetapan APBD Perubahan terlambat, Politikus dari PBB ini hanya bisa pasrah.
” Kalau memang harus begitu, saya sebagai anggota DPRD mewakili teman – teman mengatakan apa boleh buat, dari pada kebijakan yang diambil dalam APBD tidak pro rakyat “,pungkasnya.
Laporan : Budiman
