BONESATU.COM, Bone – Berkurangnya pagu definitif Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bone dari asumsi sebelumnya sebesar Rp 102 Miliar untuk Tahun Anggaran (Ta) 2021 berimbas pada pengurangan jatah anggaran di setiap OPD.
Hanya saja pengurangan ini justru masih disangsikan rasionalisasinya. Justru memberi kesan tidak proporsional karena sejumlah program yang berkaitan dengan pelayanan dasar turut menjadi korban.
Baca juga : Lagi, Bone Dapat Penghargaan dari BKKBN Pusat
Sementara di lain sisi sejumlah program yang bukan prioritas dibiarkan melenggang tanpa hambatan.
Sebut saja pada pengurangan anggaran Disdik Bone sebesar Rp 1,5 Miliar dari Rp 3 Miliar lebih, tersisa hanya Rp 2 Miliar lebih. Item anggaran yang dikurangi berada pada porsi belanja rutin, meski diketahui Disdik Bone sebagai lembaga yang mengurusi pelayanan dasar harus melayani sedikitnya 700 sekolah yang tersebar di 27 Kecamatan.
Akibatnya, pengurangan porsi anggaran ini membuat sejumlah item kegiatan menjadi tidak rasional, seperti belanja ATK hanya sebesar Rp 1 juta perbulan. Bahkan insentif dari guru – guru desa daerah tertinggal terpaksa tidak bisa diakomodir lagi.
“Kita hanya berdoa mudah – mudahan tahun depan kita diberi kesehatan agar kita bisa bekerja lebih baik, mau diapa, kondisinya memang seperti itu,” ungkap Nursalam, Sekretaris Disdik Bone dengan nada pasrah, Jumat (20/11/20).
” Soal insentif itu memang tidak dianggarkan karena dananya tidak ada,” sebutnya lagi.
Berita terkait : Wow, DPRD Bone Usulkan Rp 1,5 Miliar Untuk Pengadaan 3 Mobdin Wakil Ketua
Ironisnya, di lain sisi pengalokasian anggaran yang kontroversial seperti pengadaan mobil dinas (Mobdin) Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1,8 Miliar justru tidak dikurangi.
Seperti diungkap Ketua Watampone Anti Coruption (WAC) Bone, Ali Imran, bahwa rencana pengadaan Mobdin Wakil Ketua DPRD ini membuktikan ketidakmampuan Pemkab bersama DPRD melihat masalah. Karena menurutnya, hal tersebut tidak memberi pengaruh apa – apa terhadap masalah yang dihadapi.
“Karena memang bukan masalah, kalau tidak diadakan masalahnya apa? Kalau diadakan juga apa pengaruhnya terhadap kinerja, kan tidak ada,” terangnya, Jumat (20/11/20).
Sekedar diketahui, DAU definitif Kabupaten Bone TA 2021 sebesar Rp 1,028 Triliun atau menurun sebesar Rp 102 Miliar dari tahun 2020 sebesar Rp 1,130 Triliun. (Budiman)
Editor : Idul Abdullah
